Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 telah berlangsung pada 23-27 Oktober lalu. Kebetulan, saya menjadi salah satu peserta. Sebelumnya, saya juga mengikuti kegiatan bertajuk Pra-KKI 2023.
Setelah bertemu pada Pra-KKI, pada KKI 2023 yang digelar di Kemendikbud tersebut, saya bertemu lagi dengan pimpinan Dewan Kesenian dari beberapa daerah. Pertemuan itu yang kemudian makin menggumpalkan kegelisahan yang pernah terungkap pada Pra-KKI.
Kami ingin agar Dewan Kesenian menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dari KKI 2023. Maka singkat cerita, para perwakilan Dewan Kesenian beberapa kali menggelar pertemuan di luar agenda. Kami juga sempat menemui beberapa anggota Tim Perumus.
Hasilnya, KKI 2023 mengeluarkan sepuluh maklumat. Pada nomor lima, disebutkan, ”Transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun ekosistem pemajuan kebudayaan. Musyawarah Kesenian Nasional menjadi platform bagi para seniman untuk hadir dan tampil berperan secara lebih dinamis dan taman budaya, museum, galeri dan kawasan warisan budaya dikembangkan sebagai bentuk-bentuk layanan umum yang dapat diakses publik secara berkelanjutan.”
Tanpa mengesampingkan maklumat yang lain, poin nomor lima tersebut bagi saya cukup melegakan. Selama ini, cukup banyak saya kira yang mempertanyakan kinerja Dewan Kesenian. Pertanyaan itu muncul karena bisa jadi regulasi yang mengatur Dewan Kesenian masih lemah.
Maka kuncinya adalah transformasi tata kelola.
Angin segar tersebut kemudian langsung ditangkap oleh rekan-rekan Dewan Kesenian yang hadir pada KKI 2023. Mereka bergegas menyiapkan agenda baru, Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.
Semangat “baru” ini menarik untuk diikuti dan saya merasa.. apa ya, bahagia.. atau mungkin bangga (tapi tidak sampai yang berlebihan, tentunya) bisa menjadi bagian dari itu semua.
Tentu saja, jalan masih panjang..
Semarang, 25 November 2023